Page 2 of 6

Anak Putus Sekolah Tidak Hanya Karena Kemiskinan

Pangkalpinang (ANTARA News) – DPD RI menilai banyaknya anak yang putus sekolah di Provinsi Bangka Belitung tidak hanya dipengaruhi faktor kemiskinan, tapi juga karena faktor anak tersebut sudah bisa mencari uang sendiri.
“Saya menilai anak putus sekolah terutama di Bangka Belitung (Babel) tidak hanya disebabkan faktor biaya, tapi juga dipengaruhi anak usia sekolah yang sudah bisa mencari uang sendiri,” kata anggota DPD RI dari daerah pemilihan Babel, Noerhari Astuti di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan, kebanyakan anak putus sekolah di Babel sebagian besar sudah bisa mencari uang seperti melimbang timah dan berjualan koran.
“Jika anak-anak sudah bisa mencari uang sendiri, itu akan membuat mereka malas untuk bersekolah lagi,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini Dinas Pendidikan Babel sudah menyiapkan dana bagi anak yang tidak sekolah.
“Masyarakat tidak perlu takut tidak akan bisa sekolah lagi, karena pemerintah sudah menyediakan dana sebesar Rp1 juta bagi anak putus sekolah,” katanya.
Ia berharap agar orang tua tidak membiarkan anak-anaknya tidak masuk sekolah, karena jika anak tidak diperhatikan akan membuat anak itu menjadi malas untuk bersekolah.
“Orang tua harus memperhatikan anak-anaknya untuk terus bersekolah, agar nantinya memiliki kemampuan untuk bekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, faktor lain penyebab anak putus sekolah karena pengaruhi dari lingkungan sekitar tempat tinggal.
“Lingkungan sekitar tempat tinggal juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah, jika di lingkungan tempat tinggal banyak anak yang tidak sekolah bisa membuat anak lain menjadi malas bersekolah,” katanya. (pso-147/K004)

Share/Bookmark

Survei Norton 2010: 96% Anak Indonesia Punya Pengalaman Buruk di Internet

Jakarta – Para orangtua sebaiknya lebih memperhatikan lagi aktivitas online anak-anaknya. Sebab, berdasarkan riset dari Symantec, perusahaan keamanan internet, 96% anak di Indonesia punya pengalaman buruk dengan konten negatif di internet.

Konten negatif yang dimaksud tak lain adalah konten dari situs pornografi, kekerasan, perjudian, hingga konten-konten dewasa lain yang belum saatnya diakses oleh anak-anak. Demikian menurut Effendy Ibrahim, Internet Safety Advocate & Cosumer Bussines Lead untuk Symantec Asia.

“Tiga dari sepuluh orangtua tidak waspada akan konten yang dikonsumsi anak-anak mereka saat online,” papar Ibrahim dalam presentasi Norton Online Family Report 2010 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Effendy mengaku, laporan ini bukan untuk menakut-nakuti orangtua, namun lebih ditujukan untuk memperingatkan para orangtua agar lebih menjalin komunikasi dengan buah hati mereka saat mengkonsumsi konten internet.

Terlebih, saat ini rata-rata anak menghabiskan sekitar 64 jam untuk online setiap bulannya. Berdasarkan data Symantec, hanya satu dari tiga orangtua di Indonesia yang memantau konten-konten yang dikonsumsi anak-anak mereka.

Sayangnya, meski orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan anak-anak, mereka masih belum bisa menjalin komunikasi dengan baik terhadap anak. “Beberapa anak pasti mengira bakal dimarahi saat ketahuan mengakses situs dewasa. Seharusnya para orangtua membuka komunikasi dengan hangat dan terbuka,” jelas Effendy.

Pada riset itu juga diketahui bahwa konten negatif yang beredar di internet sedikit banyak mempengaruhi sisi emosional anak-anak. Ada yang merasa marah (53%), kecewa (40%), terganggu, kaget, atau khawatir (semuanya 38%) karena telah melihatnya.

Peran Orangtua

Lalu bagaimana seharusnya sikap orangtua menanggapi hal ini? Orangtua tentu memiliki peranan penting terkait pemahaman konten-konten yang ada di internet.

Menurut Effendy, kombinasi antara teknologi dan cara berkomunikasi terhadap anak adalah hal yang paling penting. Pendekatan preventif jauh lebih baik ketimbang represif dengan sikap menghardik.

Selain itu, orangtua dan si anak juga harus membuat peraturan bersama tentang tata cara berinternet yang sehat di keluarga. Salah satu caranya bisa menempatkan komputer di tempat-tempat strategis di rumah dan seberapa lama akses internet itu diperbolehkan.

Sementara dari sisi teknis, orangtua bisa memilih software penyaring konten negatif di internet. Sudah banyak software gratis untuk melakukan tindakan pencegahan ini, seperti Norton Online Family yang sudah tersedia dalam 25 bahasa dunia.

Riset ini sendiri melibatkan 499 orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Dari jumlah itu, 102 orang di antaranya memiliki anak berumur 10-17 tahun. Sementara untuk anak-anak yang disurvei ada 112 orang yang berusia 10-17 tahun, semuanya rata-rata menghabiskan lebih dari 1 jam per minggu untuk mengakses internet. ( fw / ash )

Sumber : Detikinet

KPAI; Polisi Belum Berpihak Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam rangka menyambut HUT Polri  ke-64 yang jatuh pada Kamis, 1 Juli 2010, KPAI menyampaikan pokok- pokok pikiran sebagai berikut:

  1. KPAI mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia atas diterbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM bagi kepolisian Republik Indonesia. Di harapkan dengan terbitnya pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi jajaran Kepolisian di lapangan untuk lebih menghargai hak-hak asasi manusia khususnya untuk  anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
  2. Namun demikian KPAI mencatat dilapangan masih banyak aparat polisi tidak berpihak terhadap anak yang berhadapan hukum, KPAI masih sering menerima pengaduan masyarakat  dan temuan dilapangan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan seperti orang dewasa yakni harus menerima pidana penjara dan menerima tindakan kekerasan pada saat dilakukan penyidikan. Walaupun sudah ada MOU enam instansi terkait pada tanggal 22 Desember 2009, dalam kenyataannya Polisi secara umum lebih memilih mengajukan anak yang berhadapan dengan hukum ke proses pengadilan daripada melakukan Restorative Justice dan Diversi.

Hasil pantauan KPAI masih menemukan anak-anak yang ditahan didalam Lapas Anak dan Lapas Dewasa saat anak tersebut berada dalam tanggung jawab kepolisian.

KPAI meminta agar Kepolisian Negara RI konsisten sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum di masyarakat dengan lebih menghargai hak-hak asasi manusia khususnya untuk kelompok marginal yaitu anak UNTUK MENJAMIN pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Polri perlu melakukan latihan intensif kepada jajarannya untuk mengenalkan dan membekali keterampilan penggunaan Restorative Justice.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Ketua,

ttd

Hadi Supeno

Sumber : KPAI

KPI Pusat Himbau TV Tidak Tayangkan Iklan Mie Sedap Versi Kerja Bakti

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menduga adanya pelanggaran pada program Iklan Mei Sedap yang tayang di beberapa stasiun televisi pada Juni 2010. Dugaan pelanggaran tersebut adalah adanya peran seorang anak yang menimbulkan kesan bagi khalayak mengajarkan anak melakukan perbuatan bohong.
Karenanya, KPI Pusat menghimbau semua stasiun televisi yang telah menayangkan iklan tersebut untuk tidak lagi menayangkan kembali sampai dilakukannya perbaikan sesuai P3 dan SPS KPI tahun 2009 dan Etika Pariwara Indonesia (EPI).
Dalam surat himbauan yang dilayangkan kemarin, Selasa 29 Juni 2010, KPI Pusat menjelaskan tentang aturan yang dinilai di langgar iklan Mie Sedap yakni Pasal 49 ayat (1) SPS KPI yang menyatakan soal kewajiban berpedoman pada EPI. Dalam EPI Bab III, A. 3.1.2 menyebutkan bahwa iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh mereka.
Disamping itu, menurut KPI Pusat dalam surat himbauanya yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat, program iklan Mie Sedap tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf (b) SPS KPI tahun 2009.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat (Kalbar) pernah meminta seluruh stasiun TV untuk tidak menayangkan iklan Mie Sedap versi kerja bakti. Dalam iklan tersebut ditayangkan adegan seorang anak berbohong demi kepentingan orang tuanya.

Dalam suratnya ke seluruh stasiun TV tertanggal 23 Juni 2010, tayangan iklan ini dinilai melanggar pasal 10 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang berbunyi Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan atau perempuan serta pasal 49 ayat (3) huruf h dan Standar Program Siaran (SPS) yang berbunyi program siaran dilarang menayangkan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Untuk itu, dalam surat teguran tersebut, Ketua KPID Kalbar, Faizal Riza, meminta semua stasiun TV untuk segera melakukan perbaikan dan tidak lagi menayangkan iklan sejenis. Red/RG

Sumber : KPI

« Older posts Newer posts »

© 2017 HIMAIKO FEMA IPB

Theme by Anders NorenUp ↑