Category: Artikel dan Opini (page 2 of 3)

HIV AIDS DI SEKITAR ANAK JALANAN

HIV AIDS DI SEKITAR ANAK JALANAN
(Zezen Mukhammad Ansor)

Belakangan anak yang hidup di jalan pengidap HIV/AIDS kian memprihatinkan. Anak yang hidup di jalanan rawan terkena Human immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Dari 144.889 orang anak jalanan, 8.581 anak terinfeksi HIV. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Sri Astuti Soeparmanto menyatakan dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS.

Secara kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai Desember 2008 berjumlah 8.194 kasus, sedangkan kasus HIV yang dilaporkan 5.230 kasus. Hasil estimasi populasi rawan tertular HIV tahun 2008 sejumlah 193 ribu orang. Dari kasus AIDS yang dilaporkan, 54,76 persen terjadi pada usia 20-29 tahun. Sampai Juni 2008, jumlah pengidap AIDS yang dilaporkan telah mencapai 9.689 kasus, sedangkan kasus HIV yang dilaporkan 5.813 kasus. Urutan kelompok resiko tinggi tertular HIV/AIDS adalah pengguna jarum suntik (IDU), pekerja seks komersial, anak jalanan dan ibu rumah tangga.

Di kalangan pegiat AIDS anak jalanan dan ibu rumah tangga merupakan kelompok resiko yang perlu perhatian serius. Seperti fenomena gunung es, kasus anak jalanan yang terinfeksi HIV/AIDS diperkirakan masih akan terus bertambah. Kehidupan seks bebas di kalangan anak jalanan menjadi penyebab cepatnya penyebaran virus HIV/AIDS.

Gaya hidup bebas dan terbatasnya informasi mengenai seks aman bagi mereka menyebabkan penyebaran kian tidak terkendali. Sayangnya anak-anak ini terpisah dari orang tua sehingga mempersulit dalam upaya pencegahan dan pembinaan. Terlebih, kur¬angnya pemahaman mereka mengenai seks aman untuk meng¬hindari timbulnya berbagai penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS.

Seringnya berganti-ganti pasanga membuat ran¬tai penularan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu su¬lit ditelusuri. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah da¬lam penanganan HIV/AIDS, di mana identitas ODHA (orang d¬e¬ngan HIV/AIDS) disembunyikan dan tidak boleh dipublikasikan. Mobilisasi anak jalanan yang sangat tinggi di berbagai kota juga disinyalir menjadi penyebab cepatnya rantai penyebaran HIV/AIDS di kalangan anak jalanan.

Meski terdapat banyak lembaga yang memiliki fokus perhatian pada pendampingan anak-anak jalanan, keterbatasan anggaran sering menjadi penyebab mengapa pemantauan tidak efektif. Pendamping tidak memiliki shelter-shelter yang memadai bagi mereka yang dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS. Bahkan, mungkin yang bersangkutan tidak mengetahui dirinya ter¬infeksi HIV/AIDS.

Padahal, jika informasi tidak disampaikan, ODHA tersebut tidak mengetahui bahwa dia berpotensi untuk me¬nularkan HIV/AIDS. Tidak adanya perbaikan pola hidup yang selama ini dijalani, membuat penularan HIV/AIDS tidak terkontrol. Ji¬ka persoalan seperti ini tidak segera ditangani, bisa dipastikan be¬berapa tahun mendatang akan terjadi ledakan kasus HIV/AIDS. Anak jalanan memperoleh informasi seksnya dari teman sebaya atau anak jalanan yang lebih tua, baik buku porno, film/VCD porno atau mengintip orang yang sedang melakukan hubungan seksual.

Mudahnya memperoleh pengetahuan mengenai seks mempengaruhi sikap anak jalanan terhadap hubungan seksual. Pergaulan antar teman juga merupakan sarana yang efektif untuk saling bertukar informasi termasuk pengetahuan mengenai seks. Tak mengherankan banyak anak jalanan usia belasan tahun sudah mahir praktek seks.

Terlebih, anak-anak jalanan terkadang memiliki anggapan hubungan seksual di luar nikah sebagai hal yang wajar, karena itu merupakan urusan dari anak jalanan itu sendiri dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Jika disimak, secara moral hubungan seks di luar nikah jelas diharamkan.
Di samping itu, dari segi kesehatan hubungan seks yang tidak sehat, apalagi bagi anak-anak yang masih di bawah umur, mengandung risiko yang fatal, mulai dari penyakit menular seksual (PMS) hingga ancaman terkenaHIV/AIDS. Sayang sekali jika anak-anak yang masih perlu perlindungan itu menderita penyakit-penyakit yang mungkin sebelumnya tidak mereka ketahui.

Peran para pekerja sosial dan masyarakat lainnya dalam membantu anak jalanan memang sangat penting manakala kita dihadapkan pada masalah-masalah seputar kebiasan seksual anak-anak tersebut. Bahkan di kalangan anak jalanan, ada yang menjadikan seks sebagai mata pencaharian hidup. Anak jalanan ini lebih dikenal dengan sebutan perek. Dan celakanya, pengalaman seks anak jalanan menyebabkan mereka sangat rentan tertular virus HIV/AIDS.

Pada November 1996-Maret 1997, Yayasan Duta Awan melakukan survei pada 500 anjal di Semarang. Hasilnya, 90,4 % pernah berhubungan seksual, baik secara tidak rutin (48,4%), rutin 1 kali/bulan (6,5%), rutin 2-3 kali/bulan (16,2%), rutin 4-6 kali/bulan 6,4%), ataupun rutin 8 kali/bulan (12,9%). Sebanyak 22,8% dilakukan oleh anjal yang masih SD dan 47,9% oleh yang SLTP.

Sementara itu, hasil penelitian yang diberitakan oleh Penggiat Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah, secara lebih khusus memperlihatkan 64,29% anak jalanan perempuan pernah berhubungan seksual (Surya, 21/11/00). Bahkan, hasil survei Yayasan Setara (1999) mengungkapkan bahwa 46,4% dari anak jalanan perempuan telah “memilih” profesi sebagai pelacur anak-anak.

Sayangnya pula tidak begitu banyak perhatian mengenai HIV/AIDS di kalangan anak jalanan termasuk promosi penggunanaan kondom  (LPA Jateng, 2008 hal 123). Dengan demikian perlu dilakukan program lanjutan untuk anak-anak yang telah memperoleh keterampilan di rumah singgah. Jadi apa yang diperoleh dapat digunakan untuk mencari kerja sehingga dapat keluar dari kehidupan jalanan.
Meski sulit mengubah dan menghilangkan perilaku seksual anak jalanan namun upaya serius dengan melibatkan banyak pihak sangat diperlukan. Karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memberikan pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS sehingga pengetahuan anak jalanan dapat bertambah.

Deteksi dini status HIV, termasuk VCT bagi anak jalanan sebenarnya sangat bermanfa¬at, karena ODHA dapat mengikuti program pembinaan, baik yang di¬selenggarakan oleh pemerintah maupun LSM peduli AIDS. Se¬hingga, anak jalanan yang menjadi ODHA bisa hidup normal seperti masyarakat umum, dan tidak menularkan penyakitnya pada keluarga maupun orang di sekitarnya.

Perlu ada upaya multi sektor dan lintas bidang guna memecahkan persebaran HIV/AIDS di kalangan anak-anak jalanan. Pendekatan yang lebih manusiawi, tidak menjadikan stigma bagi mereka apalagi pendekatan dengan hukuman sangatlah bermanfaat. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pendekatan moral yang mencari kambing hitam tidaklah tepat dan tidak memadai. Harus dicari solusi reformatif dan menyentuh akar masalah.

Sumber : YAHRENSOS

Share/Bookmark

RAKORNAS PP DAN PA

Press  Release
Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2010

Rakornas PP dan PA Tahun 2010 mengangkat tema Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Gender Dan Perlindungan Anak Di Pusat Dan Daerah” dengan tujuan meningkatkan efektifitas, harmonisasi dan sinergisitas pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak Pusat dan Daerah.

Rakornas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal  14 s/d 16 Juni 2010  di Hotel Horison Bekasi dan diikuti oleh 250 peserta yang berasal dari: Peserta dari 33 Provinsi yang terdiri dari Wakil Gubernur, Ketua Komisi E, atau Komisi IV DPRD, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Badan/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan KB dan para Pimpinan Kementerian/Lembaga di Pusat. Secara khusus juga bertujuan untuk: (a) Melakukan harmonisasi kebijakan dan program pusat dan daerah; (b) menetapkan langkah-langkah percepatan/pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; (c) melakukan identifikasi proses yang sudah dibangun untuk PP dan PA di Provinsi, dan kebutuhan untuk mempercepat target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; dan (d) Mengidentifikasi penghambat dan pendorong dalam upaya pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011.

Dalam Rakornas PP dan PA 2010 ini akan dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Memory of Understanding (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintah daerah dalam hal ini diwakili Gubernur dan Wakil Gubernur dari 32 provinsi sebagai bentuk pengukuhan  atas komitmen pencapaian kinerja. Hasil harmonisasi dan sinkronisasi kesepakatan bersama pencapaian kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berfokus pada indikator dan target pencapaian pelaksanaan RPJMN, Rencana Startegis, Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Instruksi Presiden No.1 dan No.3 Tahun 2010, termasuk didalamnya pelaksanaan Mellinium Development Goals (MDGs).

Seperti kita ketahui bersama bahwa Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 telah banyak mencapai kemajuan yang signifikan, kemajuan ini ditunjukkan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM). Pada tahun 2004 GDI Nasional 63,9  meningkat menjadi 66,38 pada tahun 2008. Kemudian GEM pada tahun 2004 sebesar 59,7 meningkat menjadi 62,27 pada tahun 2008. Kemajuan lain  juga ditunjukan pada telah diterbitkannya beberapa peraturan perundangan dan kebijakan nasional yang responsif gender dan peduli anak yang secara signifikan telah dirasakan dampaknya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah berhasil mendorong Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender pada 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Kementerian/Lembaga masing-masing, serta telah berhasil mendorong 6 (enam) Kementerian melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas dan  Kementerian Keuangan.

Disampaikan pula bahwa terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  telah menyusun Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman penyelenggaraan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/kota. NSPK tersebut meliputi: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Peran Serta Lembaga Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan  Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil menyusun 2 (dua) Standar Pelayanan Minimal tentang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, dan Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat memberikan acuan penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian. Secara umum permasalahan mendasar adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang antara lain disebabkan oleh masih adanya berbagai praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik. Secara rinci dapat ditunjukkan beberapa permasalan yang ada pada masing-masing bidang sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan: Masih terjadi  disparitas partisipasi sekolah antar wilayah terutama Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua. Isu yang lain adalah buta aksara pada usia 15 – 24 tahun terutama daerah Papua, Papua Barat, NTB, NTT dan Sulawesi Barat.

b. Bidang Ketenagakerjaan: Masih terjadi kesenjangan pada tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Tingkat upah yang diterima, kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja diluar negeri, pekerja tak dibayar dan pekerja informal. Pekerjaan perempuan disektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahateraan yang memadai.

c. Bidang Kesehatan: Kondisi dan status kesehatan perempuan Indonesia masih rendah hal ini terlihat dari beberapa indikator Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih tertinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Permasalahan tersebut disebabkan oleh permasalahan seperti status kesehatan reproduksi, status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, pendidikan, tingkat ekonomi keluarga yang rendah serta status dan kedudukan perempuan yang rendah dalam keluarga dan masyarakat. Isu lain adalah rentannya perempuan terhadap Penyakit menular ( HIV/AIDS) terutama daerah padat penduduk, perbatasan dan daerah wisata karena kurangnya pengetahuan HIV/AIDS dan kurangnya akses pelayanan pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan.

d. Bidang pengambilan keputusan dan politik: meskipun angka keterwakilan perempuan di legislatif meningkat, namun angka keterwakilan perempuan masih dibawah 30 persen. Berdasarkan data hasil pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat dari 10,7 persen (2004) menjadi 17,6 persen (2009). Sementara keterwakilan perempuan di eksekutif (PNS) yang menduduki jabatan struktural tahun 2008 laki-laki 78,6 persen dan perempuan 21,4 persen. Semakin tinggi eselon semakin senjang perbedaan komposisi perempuan dan laki-laki.

e. Kelembagaan: Terkait dengan terbitnya UU No.52 Tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang secara tidak langsung akan berdampak pada eksistensi Kelembagaan PP dan PA di daerah,  dan  kapasitas SDM daerah yang relatif masih baru-baru karena kebijakan  perputaran SDM antara bagian di provinsi dan Kabupaten/kota.

f. Penyelenggaraan Data Terpilah: Kebutuhan data terpilah belum menjadi kesadaran Kementerian /Lembaga dan Pemerintah daerah, untuk masih perlu upaya pengintegrasian data terpilah dalam statistik yang relevan dan pelaporan nasional.

g. Perlindungan Anak: Permasalahan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas dan Rutan, belum semua provinsi mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat pembinaan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak. Masih kurangnya pemahaman para penegak hukum mengenai UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Diharapkan dalam RAKORNAS Tahun 2010 dapat dihasilkan  kesepakatan kesepakatan antara lain : (1). Teridentifikasinya faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target RPJMN dan Renstra KPP dan PA 2010 dan 2011; (2). Tersusunnya langkah-langkah percepatan/pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; dan (3). Tersusunnya “Rencana Sinergisitas Pelaksanaan PUG dan Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak”, sebagai dasar pelaksanaan Program/ Kebijakan/Kegiatan PUG dan pemenuhan Hak Anak Tahun 2010-2011 di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Sumber : http://www.menegpp.go.id/ (dbc)

Apa Peran Orang tua Hadapi Pornografi?

Besar harapan yang digantungkan kepada Prof. Muhammad Nuh terpilih sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Pembangunan Bersatu II. Kehadirannya di departemen yang akan mempersiapkan anak Indonesia yangsehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi yang ramah anak, terutama untuk efektivitas, efisiensi, pengaruh, dan keberlanjutan bagi anak khususnya anak usia dini?

Program PAUD merupakan salah satu program prioritas Depdiknas. Karena pada masa usia PAUD 0-6 tahun adalah masa yang paling potensial untuk membangun dan menumbuhkembangkan potensi anak. Wujud dari upaya Depdiknas ini terlihat dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, 50,03 persen dari 29,8 juta anak pada tahun 2008 dan 53,9 persen pada tahun 2009. APK PAUD formal maupun PAUD nonformal akhir tahun 2009 adalah baik yang dikelola Depdiknas maupun Departemen Agama. Depdiknas menargetkan APK PAUD sebesar 72 persen pada tahun 2014.

Ditunjuknya Muhammad Nuh, yang sebelumnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, membawa angin segar bagi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan. Melalui pemanfaatan TIK, target PAUD 2014 akan tercapai. Harapan yang terlalu besar ini kepada Menteri Baru, sudah barang tentu harus disertai dengan langkah-langkah bagaimana mempersiapkan TIK dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

Donna Rice Hughes dalam bukunya “Kids Online: Protecting Your Children in Cyberspace”, 1998, menyatakan bahwa “Kita berada di garis-depan medan pertempuran untuk membuat internet aman untuk anak-anak kita.” Melalui buku ini setiap orangtua mendapat informasi dan menjadi rujukan yang berharga sewaktu mereka berjuang untuk membesarkan anak-anak di jaman digital.

Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi kepada anak perlu didasari oleh teori perkembangan anak di usia 0-8 tahuan – 0-2 tahun, usia pembinaan orang tua; 2-4 tahun, usia pra sekolah; 4-6 tahun, usia sekolah formal; dan 6-8 tahun, usia persiapan pendidikan dasar. Perkenalan mengenai teknologi informasi setiap kategori usia dini berbeda.

Gap Generasi-Teknologi

Biasanya anak-anak mengetahui jauh lebih banyak dari yang orang tua lakukan terhadap teknologi baru. Meskipun orang tua berusaha untuk mengatur settingan komputer, anak-anak mengklik hal yang menarik selama mereka berselancar di dunia maya, yang dulu mungkin belum ada sewaktu orang tuanya seusia mereka. Anak-anak telah banyak terpapar baik manfaat dan bahaya internet. Kolega saya bercerita – dari “sepuluh muridnya, ada 4 muridnya sangat keranjingan komputer”. Sulit baginya untuk mengatasinya, jangan sampai anak didiknya memperoleh bahaya daripada manfaatnya. Karena kolega saya juga mempunyai keterbatasan dalam penguasaan teknologi.

Bagaimana orang tua mulai menjembatani kesenjangan ini, sehingga orang tua dapat membantu anak-anaknya bersiap-siap untuk menggunakan “Teknologi Informasi Komunikasi sesuai dengan umurnya? Tantangan bagi keterlibatan dalam media global ini mungkin tampak lebih sulit daripada yang telah dihadapi sebelumnya sebagai orangtua, guru, sekolah, penyelenggara TIK dan masyarakat.

Apalagi, pada saat ini pemenuhan TIK mendapat perhatian dan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hamadoun Touré, Sekretaris Jenderal ITU menyebutkan bahwa “ITU berkomitmen untuk menghubungkan dunia. Dan untuk mencapai tujuan ini, perangkat terjangkau harus dibuat tersedia bagi setiap orang di mana mereka berada untuk mengambil manfaat dengan mengakses pengetahuan informasi berbasis masyarakat (http://portal.unesco.or).

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, PBB memberikan Laptop gratis kepada peserta Konferensi Asia di Bangkok 2008, sebagai upaya untuk meningkatkan akses murah teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Kita harus menyadari bahwa melalui Online, banyak manfaat yang dapat diperoleh anak-anak: Peluang pendidikan; Keterampilan membaca; Komunikasi; Hiburan; Dan lain-lain.

Namun, dengan hebatnya kemampuan Teknologi Informasi Komunikasi secara ‘Online’, sama seperti dengan industri cetak dan film; teknologi internet/online – anak-anak dapat menemukan beberapa hal yang tidak aman, konten yang berbahaya, dan kegiatan illegal di komunitas internet/online. Bahaya yang dimaksud antara lain: Distribusi pornografi; Seksual predator; Informasi yang salah dan pesan tersembunyi; Kehilangan privasi; Amoral; Pengembangan masa anak dari gangguan perilaku

TIK Ramah Anak

Untuk menyediakan TIK dalam PAUD yang ramah anak perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. TIK yang digunakan memperhatikan perkembangan anak. Selain itu pula TIK dalam PAUD memperhatikan waktu yang singkat (10-20 mnt (3thn), 40 mnt (8thn)), serta peralatan dan ruang yang cocok bagi anak.

Untuk menyediakan TIK dalam PAUD yang ramah anak, harus memenuhi delapan prinsip untuk menentukan kesesuaian aplikasi TIK yang akan digunakan. Delapan prinsip dimaksud adalah (1) Pastikan tujuan pendidikan; (2) Mendorong kolaborasi; (3) Mengintegrasikan dengan aspek-aspek lain dari kurikulum; (4) Anak harus berada dalam kontrol; (5) Pilih aplikasi yang transparan dan intuitif; (6) Hindari aplikasi yang mengandung kekerasan; (7) Sadar akan isu kesehatan dan keselamatan; dan terakhir (8) Pendidikan mendorong ketertiban orang tua.

Sumber : YKAI

Pakar Ilmu Keluarga IPB: Peran Keluarga dalam Membentengi Anak dari Aksi Pornografi

Maraknya aksi porongrafi melalui berbagai media memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak-anak. Dosen Ilmu Keluarga dan Konsumen,Fakultas Ekologi Manusia IPB, Tin Herawati, SP.,M.Si., khawatir terhadap perkembangan anak-anak, dan menandaskan bahwa keluarga merupakan faktor terpenting untuk membentenginya dari berbagai aksi yang merusak moral tersebut.

Pemaparan Tin tersebut disampaikan pada dialog sore RRI dengan mengusung tema: “Peran Keluarga dalam Membentengi Aksi Pornografi”, dengan presenter Yudha Permana di RRI Cabang Bogor, (15/6), Bogor.

Sebelum masuk ke dalam peran keluarga dalam membentengi terhadap aksi tersebut, Tin memaparkan alas an seseorang melakukan aksi pornografi, hingga sampai mendokumentasikannya. “Latar belakang mereka melakukan hal seperti itu bisa disebabkan dari  tiga hal yaitu  diri sendiri keluarga dan lingkungannya. Diri sendiri, biasanya agama yang kurang, memiliki kelainan perilaku karena yang bersangkutan pernah mengalami kekerasan seksual, pernah melihat kegiatan seksual pada masa kecil, serta pemahaman sex yang kurang,” ujar Tin.

Untuk faktor Keluarga, ia mengatakan kurangnya kontrol keluarga kepada anak dan tidak ada komunikasi dari kedua belah pihak. “Bagaimana kegiatan anak di luar, orang tua seperti ini biasanya tidak mau tahu, yang penting anaknya enjoy dan senang,” tambahnya.

Faktor lain yang mendorong seseorang melakukan aksi pornografi adalah Lingkungan. Tin mengakui, sekarang informasi tidak bisa dibendung, akibatnya segala kegiatan, tidak terkecuali ranah privacy orang bisa dilihat oleh publik.

Peran keluarga
Tin mengatakan, di sinilah fungsi keluarga harus ditingkatkan dengan cara mendampingi, membimbing dan berkomunikasi secara terbuka kepada anak. Sampaikanlah kepada anak komunikasi yang baik, dan selalu siap jika anak menanyakan sesuatu. “Memberikan pendidikan sex  harus sesuai umurnya,”katanya.

Menurutnya, pola pengasuhan anak ada beberapa macam diantarannya adalah otoriter dan demokrasi. “Perilaku anak  tergantung dari pengajaran orang tuanya. Anak menutup diri atau ceria itu juga akibat dari pengasuhan orang tua. Anak jangan terlalu dikekang, dan budayakan keterbukaan dan demokrasi” ujarnya. (man)

Senin, 28 Juni 2010 – http://www.ipb.ac.id/?b=1657

Older posts Newer posts

© 2017

Theme by Anders NorenUp ↑