Press  Release
Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2010

Rakornas PP dan PA Tahun 2010 mengangkat tema Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Gender Dan Perlindungan Anak Di Pusat Dan Daerah” dengan tujuan meningkatkan efektifitas, harmonisasi dan sinergisitas pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak Pusat dan Daerah.

Rakornas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal  14 s/d 16 Juni 2010  di Hotel Horison Bekasi dan diikuti oleh 250 peserta yang berasal dari: Peserta dari 33 Provinsi yang terdiri dari Wakil Gubernur, Ketua Komisi E, atau Komisi IV DPRD, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Badan/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan KB dan para Pimpinan Kementerian/Lembaga di Pusat. Secara khusus juga bertujuan untuk: (a) Melakukan harmonisasi kebijakan dan program pusat dan daerah; (b) menetapkan langkah-langkah percepatan/pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; (c) melakukan identifikasi proses yang sudah dibangun untuk PP dan PA di Provinsi, dan kebutuhan untuk mempercepat target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; dan (d) Mengidentifikasi penghambat dan pendorong dalam upaya pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011.

Dalam Rakornas PP dan PA 2010 ini akan dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Memory of Understanding (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintah daerah dalam hal ini diwakili Gubernur dan Wakil Gubernur dari 32 provinsi sebagai bentuk pengukuhan  atas komitmen pencapaian kinerja. Hasil harmonisasi dan sinkronisasi kesepakatan bersama pencapaian kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berfokus pada indikator dan target pencapaian pelaksanaan RPJMN, Rencana Startegis, Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Instruksi Presiden No.1 dan No.3 Tahun 2010, termasuk didalamnya pelaksanaan Mellinium Development Goals (MDGs).

Seperti kita ketahui bersama bahwa Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 telah banyak mencapai kemajuan yang signifikan, kemajuan ini ditunjukkan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM). Pada tahun 2004 GDI Nasional 63,9  meningkat menjadi 66,38 pada tahun 2008. Kemudian GEM pada tahun 2004 sebesar 59,7 meningkat menjadi 62,27 pada tahun 2008. Kemajuan lain  juga ditunjukan pada telah diterbitkannya beberapa peraturan perundangan dan kebijakan nasional yang responsif gender dan peduli anak yang secara signifikan telah dirasakan dampaknya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah berhasil mendorong Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender pada 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Kementerian/Lembaga masing-masing, serta telah berhasil mendorong 6 (enam) Kementerian melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas dan  Kementerian Keuangan.

Disampaikan pula bahwa terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  telah menyusun Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman penyelenggaraan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/kota. NSPK tersebut meliputi: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Peran Serta Lembaga Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan  Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil menyusun 2 (dua) Standar Pelayanan Minimal tentang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, dan Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat memberikan acuan penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian. Secara umum permasalahan mendasar adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang antara lain disebabkan oleh masih adanya berbagai praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik. Secara rinci dapat ditunjukkan beberapa permasalan yang ada pada masing-masing bidang sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan: Masih terjadi  disparitas partisipasi sekolah antar wilayah terutama Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua. Isu yang lain adalah buta aksara pada usia 15 – 24 tahun terutama daerah Papua, Papua Barat, NTB, NTT dan Sulawesi Barat.

b. Bidang Ketenagakerjaan: Masih terjadi kesenjangan pada tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Tingkat upah yang diterima, kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja diluar negeri, pekerja tak dibayar dan pekerja informal. Pekerjaan perempuan disektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahateraan yang memadai.

c. Bidang Kesehatan: Kondisi dan status kesehatan perempuan Indonesia masih rendah hal ini terlihat dari beberapa indikator Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih tertinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Permasalahan tersebut disebabkan oleh permasalahan seperti status kesehatan reproduksi, status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, pendidikan, tingkat ekonomi keluarga yang rendah serta status dan kedudukan perempuan yang rendah dalam keluarga dan masyarakat. Isu lain adalah rentannya perempuan terhadap Penyakit menular ( HIV/AIDS) terutama daerah padat penduduk, perbatasan dan daerah wisata karena kurangnya pengetahuan HIV/AIDS dan kurangnya akses pelayanan pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan.

d. Bidang pengambilan keputusan dan politik: meskipun angka keterwakilan perempuan di legislatif meningkat, namun angka keterwakilan perempuan masih dibawah 30 persen. Berdasarkan data hasil pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat dari 10,7 persen (2004) menjadi 17,6 persen (2009). Sementara keterwakilan perempuan di eksekutif (PNS) yang menduduki jabatan struktural tahun 2008 laki-laki 78,6 persen dan perempuan 21,4 persen. Semakin tinggi eselon semakin senjang perbedaan komposisi perempuan dan laki-laki.

e. Kelembagaan: Terkait dengan terbitnya UU No.52 Tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang secara tidak langsung akan berdampak pada eksistensi Kelembagaan PP dan PA di daerah,  dan  kapasitas SDM daerah yang relatif masih baru-baru karena kebijakan  perputaran SDM antara bagian di provinsi dan Kabupaten/kota.

f. Penyelenggaraan Data Terpilah: Kebutuhan data terpilah belum menjadi kesadaran Kementerian /Lembaga dan Pemerintah daerah, untuk masih perlu upaya pengintegrasian data terpilah dalam statistik yang relevan dan pelaporan nasional.

g. Perlindungan Anak: Permasalahan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas dan Rutan, belum semua provinsi mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat pembinaan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak. Masih kurangnya pemahaman para penegak hukum mengenai UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Diharapkan dalam RAKORNAS Tahun 2010 dapat dihasilkan  kesepakatan kesepakatan antara lain : (1). Teridentifikasinya faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target RPJMN dan Renstra KPP dan PA 2010 dan 2011; (2). Tersusunnya langkah-langkah percepatan/pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; dan (3). Tersusunnya “Rencana Sinergisitas Pelaksanaan PUG dan Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak”, sebagai dasar pelaksanaan Program/ Kebijakan/Kegiatan PUG dan pemenuhan Hak Anak Tahun 2010-2011 di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Sumber : http://www.menegpp.go.id/ (dbc)

Share/Bookmark