Date: 29 June 2010 (page 1 of 2)

“ Rumah Tanpa Jendela “ Film Berkisah Tentang Kehidupan Anak Jalanan

“ Sebuah Inspirasi Gerakan Peduli Anak Jalanan “

Film Rumah Tanpa Jendela karya Aditya Gumay mengangkat kisah tentang kehidupan anak jalanan, film ini akan beredar serentak diseluruh Indonesia bulan Oktober  mendatang.  “ Rumah Tanpa Jendela “ memotret fenomena sosial nasib tragis anak –anak jalanan yang kurang kasih sayang dan perhatian orang tua sehingga anak berusaha untuk menemukan jati diri dan kehidupannya melawan kerasnya kehidupan dijalanan, selain itu film ini menceritakan persahabatan tulus antara anak –anak kurang beruntung dengan mereka yang memiliki kemampuan secara finansial.



Syukuran Film “ Rumah Tanpa Jendela (RTJ) berlangsung di  Atrium Mal Artha Gading, Kelapa Gading , Jakarta Utara, Minggu, (27/6) 2010. Hadir dalam acara Syukuran Film tersebut , Meneg PP dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi, Perwakilan Kementerian Sosial RI dan beberapa artis pendukung film seperti Aty Kanser (pemeran utama “ Emak Ingin Naik Haji “ ), Raffi Ahmad dan Yuni Shara.

Linda Agum Gumelar menyambut baik dengan adanya film “ Rumah Tanpa Jendela “, film ini bisa menjadi motivator dan inspirasi bagi anak jalanan, ujarnya. Bisa menjadi referensi kita tentang sisi kehidupan mereka bagaimana mereka berjuang untuk hidup ditengah – tengah kerasnya arus globalisasi yang semakin meningkat, lanjutnya.

Linda menekankan “ inilah film yang mengangkat kisah nyata kehidupan anak jalanan “, pemerintah sangat berterima kasih adanya pihak – pihak swasta yang ikut berperan dalam mensosialisasikan kehidupan anak jalanan melalui sebuah karya, sehingga anak jalanan yang selama ini termajinalkan bisa menjadi pribadi mandiri dan hidup layak seperti masyarakat lainnya, kepedulian kita terhadap masa depannya adalah tanggung jawab kita semua, tuturnya.

Pada kesempatan tersebut Kak Seto selaku produser  film tersebut mengungkapkan “ apa yang kita kerjakan akan kita dedikasikan untuk anak jalanan.

“ Seratus persen hasil penjualan tiket bioskop akan disumbangkan untuk membantu anak jalanan mendapatkan hak dan fasilitas pendidikan, pembangunan sekolah, rumah singgah, biaya sekolah bagi anak tidak mampu serta membuat perpustakaan keliling dan pengembangan melalui yayasan yang menangani  anak jalanan “, ujarnya.

” Kami juga berterima kasih kepada UNICEF, Yayasan Mutiara dan Rumah Baca Asma Nadia (selaku penerima donasi ) yang telah banyak membantu dalam pembuatan film ini “, Kata Aditya Gumay

“ Setting dan pengambilan gambar dilakukan di daerah Jembatan Merah yang merupakan tempat kumuh dengan populasi anak jalanan terbanyak didaerah tersebut, sebelum melakukan pengambilan gambar, kami  telah mensurvay beberapa tempat untuk dijadikan pengambilan gambar seperti daerah Puncak, Sukabumi dan  Plumpang “, kata Tito salah satu anggota production hause dari Smaradhana Pro.

Syukuran Film “ Rumah Tanpa Jendela “ berlangsung secara hikmat dan meriah dengan beberapa peragaan tarian yang dibawakan anak –anak asuh Aditya Gumai dari sanggar Ananda, selain itu berlangsung pula pemotongan tumpeng yang diberikan Linda Agung Gumelar kepada Kak Seto selaku Produser  film Rumah Tanpa Jendela, film ini mulai syuting sejak tanggal 15 Juni 2010.***(Tira/C-9)

Sumber : Yanrehsos Kementrian Sosial

Share/Bookmark

IPB Terjunkan 841 Mahasiswa Program KKP dan 244 Program GoField

Sebagai wujud keperdulian IPB terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai ajang untuk mempraktekan ilmu yang selama di didapat di bangku kuliah serta menerapkan berbagai teknologi tepat guna untuk masyakarat, pagi ini tanggal 24 Juni 2010 bertempat di lapangan upacara Gedung Andi Hakim Nasoetion dilakukan upacara penglepasan mahasiswa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Profesi (KKP) dan Program GoField.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Kepala LPPM IPB bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Dr Prastowo, sekaligus sebagai ketua panitia menyampaikan laporan persiapan akhir yang telah dilakukan dan rencana keberangkatan mahasiswa ke lapangan.  Persiapan yang telah dilakukan meliputi koordinasi dengan Fakultas dan Departemen di lingkungan IPB dalam menyeleksi peserta, penetapan waktu, penempatan mahasiswa, koordinasi dengan berbagai PEMDA, perbekalan peserta dan supervisi.

Sumber : http://lppm.ipb.ac.id/

RAKORNAS PP DAN PA

Press  Release
Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2010

Rakornas PP dan PA Tahun 2010 mengangkat tema Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Gender Dan Perlindungan Anak Di Pusat Dan Daerah” dengan tujuan meningkatkan efektifitas, harmonisasi dan sinergisitas pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak Pusat dan Daerah.

Rakornas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal  14 s/d 16 Juni 2010  di Hotel Horison Bekasi dan diikuti oleh 250 peserta yang berasal dari: Peserta dari 33 Provinsi yang terdiri dari Wakil Gubernur, Ketua Komisi E, atau Komisi IV DPRD, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Badan/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan KB dan para Pimpinan Kementerian/Lembaga di Pusat. Secara khusus juga bertujuan untuk: (a) Melakukan harmonisasi kebijakan dan program pusat dan daerah; (b) menetapkan langkah-langkah percepatan/pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; (c) melakukan identifikasi proses yang sudah dibangun untuk PP dan PA di Provinsi, dan kebutuhan untuk mempercepat target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; dan (d) Mengidentifikasi penghambat dan pendorong dalam upaya pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011.

Dalam Rakornas PP dan PA 2010 ini akan dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Memory of Understanding (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintah daerah dalam hal ini diwakili Gubernur dan Wakil Gubernur dari 32 provinsi sebagai bentuk pengukuhan  atas komitmen pencapaian kinerja. Hasil harmonisasi dan sinkronisasi kesepakatan bersama pencapaian kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berfokus pada indikator dan target pencapaian pelaksanaan RPJMN, Rencana Startegis, Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Instruksi Presiden No.1 dan No.3 Tahun 2010, termasuk didalamnya pelaksanaan Mellinium Development Goals (MDGs).

Seperti kita ketahui bersama bahwa Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 telah banyak mencapai kemajuan yang signifikan, kemajuan ini ditunjukkan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM). Pada tahun 2004 GDI Nasional 63,9  meningkat menjadi 66,38 pada tahun 2008. Kemudian GEM pada tahun 2004 sebesar 59,7 meningkat menjadi 62,27 pada tahun 2008. Kemajuan lain  juga ditunjukan pada telah diterbitkannya beberapa peraturan perundangan dan kebijakan nasional yang responsif gender dan peduli anak yang secara signifikan telah dirasakan dampaknya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah berhasil mendorong Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender pada 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Kementerian/Lembaga masing-masing, serta telah berhasil mendorong 6 (enam) Kementerian melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas dan  Kementerian Keuangan.

Disampaikan pula bahwa terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  telah menyusun Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman penyelenggaraan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/kota. NSPK tersebut meliputi: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Peran Serta Lembaga Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan  Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil menyusun 2 (dua) Standar Pelayanan Minimal tentang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, dan Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat memberikan acuan penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian. Secara umum permasalahan mendasar adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang antara lain disebabkan oleh masih adanya berbagai praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik. Secara rinci dapat ditunjukkan beberapa permasalan yang ada pada masing-masing bidang sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan: Masih terjadi  disparitas partisipasi sekolah antar wilayah terutama Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua. Isu yang lain adalah buta aksara pada usia 15 – 24 tahun terutama daerah Papua, Papua Barat, NTB, NTT dan Sulawesi Barat.

b. Bidang Ketenagakerjaan: Masih terjadi kesenjangan pada tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Tingkat upah yang diterima, kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja diluar negeri, pekerja tak dibayar dan pekerja informal. Pekerjaan perempuan disektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahateraan yang memadai.

c. Bidang Kesehatan: Kondisi dan status kesehatan perempuan Indonesia masih rendah hal ini terlihat dari beberapa indikator Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih tertinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Permasalahan tersebut disebabkan oleh permasalahan seperti status kesehatan reproduksi, status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, pendidikan, tingkat ekonomi keluarga yang rendah serta status dan kedudukan perempuan yang rendah dalam keluarga dan masyarakat. Isu lain adalah rentannya perempuan terhadap Penyakit menular ( HIV/AIDS) terutama daerah padat penduduk, perbatasan dan daerah wisata karena kurangnya pengetahuan HIV/AIDS dan kurangnya akses pelayanan pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan.

d. Bidang pengambilan keputusan dan politik: meskipun angka keterwakilan perempuan di legislatif meningkat, namun angka keterwakilan perempuan masih dibawah 30 persen. Berdasarkan data hasil pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat dari 10,7 persen (2004) menjadi 17,6 persen (2009). Sementara keterwakilan perempuan di eksekutif (PNS) yang menduduki jabatan struktural tahun 2008 laki-laki 78,6 persen dan perempuan 21,4 persen. Semakin tinggi eselon semakin senjang perbedaan komposisi perempuan dan laki-laki.

e. Kelembagaan: Terkait dengan terbitnya UU No.52 Tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang secara tidak langsung akan berdampak pada eksistensi Kelembagaan PP dan PA di daerah,  dan  kapasitas SDM daerah yang relatif masih baru-baru karena kebijakan  perputaran SDM antara bagian di provinsi dan Kabupaten/kota.

f. Penyelenggaraan Data Terpilah: Kebutuhan data terpilah belum menjadi kesadaran Kementerian /Lembaga dan Pemerintah daerah, untuk masih perlu upaya pengintegrasian data terpilah dalam statistik yang relevan dan pelaporan nasional.

g. Perlindungan Anak: Permasalahan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas dan Rutan, belum semua provinsi mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat pembinaan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak. Masih kurangnya pemahaman para penegak hukum mengenai UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Diharapkan dalam RAKORNAS Tahun 2010 dapat dihasilkan  kesepakatan kesepakatan antara lain : (1). Teridentifikasinya faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target RPJMN dan Renstra KPP dan PA 2010 dan 2011; (2). Tersusunnya langkah-langkah percepatan/pencapaian target kinerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 dan 2011; dan (3). Tersusunnya “Rencana Sinergisitas Pelaksanaan PUG dan Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak”, sebagai dasar pelaksanaan Program/ Kebijakan/Kegiatan PUG dan pemenuhan Hak Anak Tahun 2010-2011 di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Sumber : http://www.menegpp.go.id/ (dbc)

Apa Peran Orang tua Hadapi Pornografi?

Besar harapan yang digantungkan kepada Prof. Muhammad Nuh terpilih sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Pembangunan Bersatu II. Kehadirannya di departemen yang akan mempersiapkan anak Indonesia yangsehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi yang ramah anak, terutama untuk efektivitas, efisiensi, pengaruh, dan keberlanjutan bagi anak khususnya anak usia dini?

Program PAUD merupakan salah satu program prioritas Depdiknas. Karena pada masa usia PAUD 0-6 tahun adalah masa yang paling potensial untuk membangun dan menumbuhkembangkan potensi anak. Wujud dari upaya Depdiknas ini terlihat dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, 50,03 persen dari 29,8 juta anak pada tahun 2008 dan 53,9 persen pada tahun 2009. APK PAUD formal maupun PAUD nonformal akhir tahun 2009 adalah baik yang dikelola Depdiknas maupun Departemen Agama. Depdiknas menargetkan APK PAUD sebesar 72 persen pada tahun 2014.

Ditunjuknya Muhammad Nuh, yang sebelumnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, membawa angin segar bagi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan. Melalui pemanfaatan TIK, target PAUD 2014 akan tercapai. Harapan yang terlalu besar ini kepada Menteri Baru, sudah barang tentu harus disertai dengan langkah-langkah bagaimana mempersiapkan TIK dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

Donna Rice Hughes dalam bukunya “Kids Online: Protecting Your Children in Cyberspace”, 1998, menyatakan bahwa “Kita berada di garis-depan medan pertempuran untuk membuat internet aman untuk anak-anak kita.” Melalui buku ini setiap orangtua mendapat informasi dan menjadi rujukan yang berharga sewaktu mereka berjuang untuk membesarkan anak-anak di jaman digital.

Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi kepada anak perlu didasari oleh teori perkembangan anak di usia 0-8 tahuan – 0-2 tahun, usia pembinaan orang tua; 2-4 tahun, usia pra sekolah; 4-6 tahun, usia sekolah formal; dan 6-8 tahun, usia persiapan pendidikan dasar. Perkenalan mengenai teknologi informasi setiap kategori usia dini berbeda.

Gap Generasi-Teknologi

Biasanya anak-anak mengetahui jauh lebih banyak dari yang orang tua lakukan terhadap teknologi baru. Meskipun orang tua berusaha untuk mengatur settingan komputer, anak-anak mengklik hal yang menarik selama mereka berselancar di dunia maya, yang dulu mungkin belum ada sewaktu orang tuanya seusia mereka. Anak-anak telah banyak terpapar baik manfaat dan bahaya internet. Kolega saya bercerita – dari “sepuluh muridnya, ada 4 muridnya sangat keranjingan komputer”. Sulit baginya untuk mengatasinya, jangan sampai anak didiknya memperoleh bahaya daripada manfaatnya. Karena kolega saya juga mempunyai keterbatasan dalam penguasaan teknologi.

Bagaimana orang tua mulai menjembatani kesenjangan ini, sehingga orang tua dapat membantu anak-anaknya bersiap-siap untuk menggunakan “Teknologi Informasi Komunikasi sesuai dengan umurnya? Tantangan bagi keterlibatan dalam media global ini mungkin tampak lebih sulit daripada yang telah dihadapi sebelumnya sebagai orangtua, guru, sekolah, penyelenggara TIK dan masyarakat.

Apalagi, pada saat ini pemenuhan TIK mendapat perhatian dan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hamadoun Touré, Sekretaris Jenderal ITU menyebutkan bahwa “ITU berkomitmen untuk menghubungkan dunia. Dan untuk mencapai tujuan ini, perangkat terjangkau harus dibuat tersedia bagi setiap orang di mana mereka berada untuk mengambil manfaat dengan mengakses pengetahuan informasi berbasis masyarakat (http://portal.unesco.or).

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, PBB memberikan Laptop gratis kepada peserta Konferensi Asia di Bangkok 2008, sebagai upaya untuk meningkatkan akses murah teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Kita harus menyadari bahwa melalui Online, banyak manfaat yang dapat diperoleh anak-anak: Peluang pendidikan; Keterampilan membaca; Komunikasi; Hiburan; Dan lain-lain.

Namun, dengan hebatnya kemampuan Teknologi Informasi Komunikasi secara ‘Online’, sama seperti dengan industri cetak dan film; teknologi internet/online – anak-anak dapat menemukan beberapa hal yang tidak aman, konten yang berbahaya, dan kegiatan illegal di komunitas internet/online. Bahaya yang dimaksud antara lain: Distribusi pornografi; Seksual predator; Informasi yang salah dan pesan tersembunyi; Kehilangan privasi; Amoral; Pengembangan masa anak dari gangguan perilaku

TIK Ramah Anak

Untuk menyediakan TIK dalam PAUD yang ramah anak perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. TIK yang digunakan memperhatikan perkembangan anak. Selain itu pula TIK dalam PAUD memperhatikan waktu yang singkat (10-20 mnt (3thn), 40 mnt (8thn)), serta peralatan dan ruang yang cocok bagi anak.

Untuk menyediakan TIK dalam PAUD yang ramah anak, harus memenuhi delapan prinsip untuk menentukan kesesuaian aplikasi TIK yang akan digunakan. Delapan prinsip dimaksud adalah (1) Pastikan tujuan pendidikan; (2) Mendorong kolaborasi; (3) Mengintegrasikan dengan aspek-aspek lain dari kurikulum; (4) Anak harus berada dalam kontrol; (5) Pilih aplikasi yang transparan dan intuitif; (6) Hindari aplikasi yang mengandung kekerasan; (7) Sadar akan isu kesehatan dan keselamatan; dan terakhir (8) Pendidikan mendorong ketertiban orang tua.

Sumber : YKAI

Older posts

© 2017

Theme by Anders NorenUp ↑